PROGRAM PEMERINTAH FACEBOOK PAGE STATISTICS

Program Pemerintah

Program Pemerintah

Facebook Link: http://www.facebook.com/program.pemerintah
Ayo kita dukung program pemerintah yang baik.
 

FACEBOOK PAGE RANK

PROGRAM PEMERINTAH
LIKES:
ONE WEEK CHANGE
37
+0
0.00%
TALKING ABOUT:
ONE WEEK CHANGE
1
+0
0.00%
CATEGORY
265,754 OF 437,512
top 60.75%
SUBCATEGORY
193,834 OF 331,370
top 58.5%

PAGE PERFORMANCE

LIKE HISTORY STATISTICS
ONE WEEK CHANGE
LIKES TALKING ABOUT
Get like history for Program Pemerintah

0 RELATED WEBSITES

4 RELATED PAGES

Paguyuban Bogor Facebook Statistics
Paguyuban Bogor
LIKES: 626 TALKING ABOUT: 4
Lampung Timur Facebook Statistics
Lampung Timur
LIKES: 430 TALKING ABOUT: 1
lancang kuning Facebook Statistics
lancang kuning
LIKES: 264 TALKING ABOUT: 0
Tanah Bumbu Facebook Statistics
Tanah Bumbu
LIKES: 94 TALKING ABOUT: 0

WHAT ARE PEOPLE SAYING ABOUT PROGRAM PEMERINTAH ON FACEBOOK

100
PER MONTH
0.14
PER HOURS
10.25
LIKES
PER POST

PROGRAM PEMERINTAH FACEBOOK MENTION TOTALS

While the content on facebook pages is normally managed by a "brand" administrator, this content here shows statistics about what's being said and shared about Program Pemerintah all over Facebook and not just on the brnad's official page.

POPULAR ON FACEBOOK

%0.00
%75.00
%25.00
%0.00

VIDEOS

STATUSES

Titin Sumarni
Titin Sumarni
Kalau terus"an H.U.J.A.N kyk gini dijamin program pemerintah gagal ........!!!!
Satrio Arismunandar Full
Satrio Arismunandar Full
Para wartawan berbeda pendapat dalam menanggapi sikap Gubernur DKI Jokowi yang sering "nyelonong keluar" dari jalur protokoler. "Gubernur sekarang sedikit arogan terhadap wartawan, khususnya media cetak dan online. Kalau wartawan nggak tahu agenda, bagaimana wartawan memberitakan dan bagaimana warga tahu untuk menilai kinerjanya?" keluh Lenny, wartawan online Beritasatu.com. Ia menilai Jokowi sekarang telah menjadi milik masyarakat DKI Jakarta sehingga seluruh kegiatannya yang berhubungan dengan program pemerintah semestinya dikoordinasikan dengan pihak protokoler serta humas DKI. "Selama tugas di sini nggak lari-lari, baru ini sekarang ngejar Jokowi lari-lari. Berat badanku turun 2 kilogram, pusing lagi. Untung nggak pingsan," ujar Lenny yang sudah bertugas sejak 2008 untuk meliput kegiatan di Balai Kota DKI Jakarta. Nurul, wartawan radio Sindo, mengatakan, kegiatan mendadak Jokowi cukup membuat panik karena tidak jelas jadwalnya. "Padahal, gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo-red) protokoler sekali," ujar Nurul. Tapi, Frans Simorangkir mengatakan, pola yang diterapkan Jokowi dalam melakukan sidak sudah tepat. Terkait keberadaan protokoler dan Humas DKI, Frans mempertanyakan apakah bisa menjamin kerahasiaan seperti yang diharapkan Jokowi. "Kalau lokasi sidaknya sudah diketahui orang, pasti (para petugas di lokasi yang akan disidak- red) sudah punya persiapan bagus, kalau perlu membentangkan karpet merah dan menyiapkan semua perangkatnya. Nah, itu adalah tugas wartawan, jangan bebankan ke Jokowi. Saya yakin wartawan punya adaptasi tinggi lah," ujar wartawan harian Koran Jakarta ini.
Humas Protokol Pemkot Tomohon
Humas Protokol Pemkot Tomohon
SIARAN PERS Rabu, 31 Oktober 2012 SOSIALISASI PERDA KOTA TOMOHON NOMOR 7 TENTANG PAJAK DAERAH Bertempat di Aula Naga Mas Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Khususnya Bidang Pendapatan menggelar kegiatan Sosialisasi Perda Kota Tomohon Nomor 7 Tentang Pajak Daerah pada hari Rabu, 31 Oktober 2012. Dengan nara sumber dalam kegiatan sosialisasi ini dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, Pejabat Fungsionaris Perancang Peraturan Perundang-undangan Frangky A H Zachamesus SH. Walikota Tomohon Bpk Jimmy F Eman SE Ak dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Kota Tomohon DR Arnold Poli SH MAP menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pelaksana acara ini karna telah memfasilitasi kegiatan yang positif ini. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah adalah bagian yang sangat penting dalam mendukung gerak Pemerintah Kota Tomohon. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan diantaranya meningkatkan Kontribusi Daerah terhadap total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah Dan Pajak Sarang Burung Walet yang kesemuanya itu merupakan sumber-sumber dan potensi Pendapatan Asli Daerah yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di Kota Tomohon. Di akhir sambutannya Beliau berharap agar seluruh peserta dapat mengetahui, mengerti serta menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat dan telebih penting dapat membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku Dan juga beliau mengibau kepada seluruh peserta Sosialisasi agar supaya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mensukseskan program Pemerintah melalui ketaatan dan kepatujan membayar pajak agar supaya Pembangunan berjalan terus dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peserta dalam kegiatan ini seluruh Lurah Se-Kota Tomohon dan Para Wajib Pajak.
Arifin Bakti
Arifin Bakti
BPS: Angka Kemiskinan Papua Hanya Turun 1% KBR68H - Badan Pusat Statistik Papua mencatat, tidak berjalannya program untuk masyarakat kecil di Papua menjadi sebab utama garis kemiskinan hanya turun satu persen tahun ini. Kepala BPS Wilayah Papua Djarot Soetanto mengatakan, program pemerintah pusat dan daerah seperti beras untuk rakyat miskisn atau raskin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri tidak berjalan maksimal karena terkendala berbagai masalah. Seperti keterlambatan sistem bantuan, keterbatasan sistem transportasi dan jarak antar wilayah yang berjauhan. " Program ayang dilakukan oleh pemerintah dari raskin ataupun PNPM Mandiri dan pemerintah daerah ada pengaruhnya tapi karena pengaruh medan, transportasi tentu pengaruh bantuan itu tidak memberikan dampak besar bagi penurunan angka kemiskinan,"jelasnya. Kepala BPS Wilayah Papua Djarot Soetanto menambahkan, garis kemiskinan di Papua masih didominasi masyarakat di pedesaan, pegunungan dan pekerja disektor pertanian. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret tahun ini bertambah 22 ribu jiwa dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada Maret ini jumlah penduduk miskin mencapai 967 ribu jiwa sementara. Selama periode setahun penduduk miskin paling banyak di daerah pedesaan bertambah sebesar 23 ribu jiwa.
Abdul Sukma Hiday
Abdul Sukma Hiday
Gila...lampung kembali memanas, Banyk pengungsi takut kembali k rmh,15org sdh jatuh KorBan jiwe, LuarBiase,nyawe kayenye udh ga ade artinye,PdhL klo d urut2 masalah sepele. Beda WiL Beda Duduk PerKare, Klo D jkt Sll Ribut Antar Ormas...kayenye Negri terCinte ini Ga ade Habis2nya sama KerusuHan, Pusing...ini smue LantarAn Ga ikut program pemeRintah yg Cukup 2 Ank Sahaja...
Fahmi Mamase
Fahmi Mamase
E-ktp, program pemerintah yang ga ada pintarnya....ngantri buang2 waktu. Karena pemerintahnya guoblok rakyat jadi ikut ikutan goblok

LINKS

PHOTOS

Report this page

If there is a problem with this page, we would like to know about it so we can correct the problem or remove the page.

Please select the reason you want to report this page:

   Sexually explicit content
   Violence or harmful behavior
   Hate speech
   Spam or scam
Terms of Service Contact Us Privacy Policy Facebook page statistics Facebook website statistics Report this page © 2013 CommuniStats    * This website is not affiliated with or endorsed by Facebook in any way